87News.com,Ambon – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali akan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap mereka yang sejak awal telah diperiksa terkait dugaan korupsi pematangan lahan di Tiakur, Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya.
Sumber media ini di KPK menyebutkan, mereka yang akan kembali dipanggil untuk diperiksa oleh lembaga anti rasua ini adalah Aleka Orno, Banjar Nahor, dan Barnabas Orno. Namun sumber tersebut enggan berkomentar lebih jauh apakah pemeriksaan tambahan terhadap ketiganya itu akan dibarengi dengan penetapan tersangka ataukah tidak.
“Iya, penyidik telah menjadwalkan pemanggilan kembali mereka. Tapi tunggu saja akhirnya, nanti juga akan diketahui apakah ada yang ditahan atau tidak, semuanya tergantung penyidik, “ujar sumber tersebut.
Banjar Nahor telah menjalani pemeriksaan di KPK pada tanggal 13 Desember 2019. Saat diperiksa Banjar Nahor dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik soal kedekatannya dengan Barnabas Orno, namun Nahor mengaku tidak mengenal Barnabas. Pertanyaan yang sama sempat diulang sebanyak dua kali, namun Banjar tetap bersikukuh tidak mengenal Barnabas Orno.
Pucuk dicinta ulam pun tiba, telepon genggam Banjar berdering dan nama yang muncul di layar ponsel adalah nama Barnabas Orno. Telepon genggam milik Banjar Nahor pun langsung disita penyidik.
Sedangkan Barnabas Orno sendiri diperiksa KPK pada tanggal 18 Desember 2019. Saat itu mantan bupati MBD yang kini menjabat selaku Wakil Gubernur Maluku menjalani pemeriksaan selama 9 jam, sejak pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.
Sedang Aleka Orno yang juga adik kandung Barnabas Orno, yang kini menjabat selaku anggota DPRD Maluku diperiksa KPK di Ambon terkait kasus pematangan lahan Tiakur. Aleka Orno, disebut sebagai pelaksana proyek saat itu. Dalam melaksanakan proyek tersebut, Aleka meminjam perusahaan milik Alfred Hong.
Dana pematang lahan tersebut berasal dari hibah perusahaan tambang emas Gemala Borneo Utama, sebesar Rp. 8 miliar. Namun diklarifikasi Orno hanya sebesar Rp. 3 miliar.(**)
