87News.com,Ambon – Rencana perombakan birokrasi di likup Pemerintah Kota Ambon mendapat penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD Kota Ambon. Penolakan yang peling keras datang dari Fraksi Gerindra, bahkan Wakil Ketua DPRD Ambon, Rustam Latupono pun menentang keras rencana Penjabat Walikota Ambon ini.
Fenomena yang terjadi ini membuat pemerhati masalah sosial dan politik di Kota Ambon, Kelly Siahaya, menanggapinya. Dikatakan, perombakan birokrasi di lingkup Pemkot Ambon adalah hak mutlak dari Penjabat Walikota Ambon dan tidak dapat diitervensi oleh siapapun, termasuk DPRD Kota Ambon. DPRD Ambon dapat memberikan pendapat tapi tidak boleh mengatur.
Saya merasa heran dengan aksi akrobatik dari Rustam Latupono. Kenapa dia begitu ngotot. Apakah ada “jagonya” yang lengser dalam kabinet baru ? ungkap Siahaya dengan nada heran.
Siahaya mengaku heran dengan komitmen Latupono yang pada berita harian Swilima pada akhir Januari 2023 lalu dengan tegas mendesak Pj Walikota untuk segera melakukan peromabakan birokrasi, namun saat ini Latupono dengan berapi-api menolak rencana PJ Walikota Ambon ini.
“Terhadap dirinya saja tidak komitmen lalu bagaimana dengan rakyat ? Saya harap kwalitas seperti ini jangan ada lagi di DPRD Kota Ambon, “tegas Kastanya.
PAMA Desak Percepat Perombakan Birokrasi
Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Anak Muda Ambon (PAMA), Rizal Sangadji mendesak Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena untuk sesegara mungkin merombak birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Menurutnya, jika mengacu daripada 11 kebijakan prioritas Wali Kota Ambon diperiode pertama, salah satunya yakni soal penataan birokrasi, yang jika diartikan itu mengarah pada perombakan. Perombakan ini tentu untuk bagaimana OPD meningkatkan efektivitas penyelenggara pemerintahan sesuai visi-misi Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena.
“Kami (PAMA) minta segera. Efektif itu di Oktober bulan depan sudah harus dilakukan perombakan birokrasi,” kata Rizal Sangadji di Ambon.
Pj Wali Kota Ambon harus bisa bebas dari intervensi kepentingan apapun. Jangan tersandera. Harus berdiri untuk rakyat kota ini. Lagian itu hak mutlaknya pak Pj. Wali Kota,” pungkas Sangadji.(**)
="280"/>
