87News.com,Tiakur – Badan Pusat Publikasi Kabupaten MBD Dalam Statistik (BPS) gelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Publikasi Kabupaten MBD Dalam Angka Tahun 2023 bersama pemerintah setempat melakukan diskusikan tentang berbagai permasalahan terkait pengumpulan dan publikasi data sektoral pada Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Selasa (21/02).
Asisten III Bidang Perekonomian Joses F. Leunufna, mewakili Bupati MBD, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, data memiliki nilai penting dan strategis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Karena itu, untuk mengawasi setiap persoalan yang akan maupun yang telah dihadapi pemerintah, maka penting dilakukan diskusi yang melibatkan seluruh OPD, instansi atau lembaga yang berperan penting dalam menopang kerja pemerintah untuk pembangunan daerah.
Menurutnya, selama periode satu dekade, angka Kematian Bayi (AKB) di MBD cenderung menurun dari 62 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010, menjadi 35,29 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP 2020.
“Hal ini menjadi baik, karena dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita di MBD, membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup. Dalam melakukan penghitungan indikator strategis, BPJS melakukan pengumpulan data yang bersumber dari pemerintah, pelaku usaha dan juga rumah tangga,” ujar Leunufna.
Leunufna berharap, untuk mengetahui hal baik itu, tentu membutuhkan kerjasama yang baik. Agar dapat menghasilkan data yang akurat. Sementara data yang tidak akurat memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidaktepatan kebijakan pemerintah, baik pada tahap penetapan kebijakan maupun implementasinya.
Dikatakan, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dapat menjawab permasalahan daerah, memerlukan data yang berkualitas, akurat, relevan, dan lengkap, berkesinambungan dan terkini. Data tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, namun juga dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pembangunan, serta digunakan untuk berbagai riset atau penelitian. Dan penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain data tersebar di instansi sektoral, kualitas data belum terjamin, inkonsistensi data dan lain-lain.
Leunufna menjelaskan, beberapa capaian dari data yang dihasilkan BPS Kabupaten MBD pada 2022, dimana data menunjukkan persentase penduduk miskin Kabupaten MBD 27,64 persen. Jumlah penduduk miskin Kabupaten MBD tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan 2021 sebesar 29,55 persen. Sedangkan pada kondisi kemiskinan ekstrem di MBD pada 2022 yaitu mencapai 3,40 persen.
Hal ini, lanjut dia, menunjukan telah terjadi penurunan persentase penduduk miskin ekstrim dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,35 persen. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak pembangunan di wilayahnya.
“Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. IPM Kabupaten MBD selama rentang 5 tahun dari tahun 2017 sampai 2022, menunjukkan tren peningkatan. Angka 1PM tahun 2017 sebesar 60,16 dan mencapai 63,07 pada 2022. Angka IPM pada tingkat ini masih dalam kategori sedang” sebutnya.
Ditambahkan, BPS Kabupaten MBD pada 2022 telah merilis angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten MBD Tahun 2021 mencapai 2,64 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi yaitu sebesar -0,13 persen pandemi Covid-19. akibat
Fertilitas Kabupaten MBD, lanjutnya, menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Sensus penduduk 2010 mencatat angka Total Fertility Rate (TFR) sebesar 4,61, yang berarti seorang perempuan melahirkan 4 sampai 5 anak selama masa reproduksinya.
Sementara Long Form SP2020 mencatat, TFR sebesar 3,14 yang berarti hanya sekitar 3 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun.
“Kondisi ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan jalan menuju bonus demografi,” imbuhnya.
Leunufna berharap, penyusunan publikasi Kabupaten MBD Dalam Angka 2023, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Serta mendapatkan angka-angka yang signifikan, yang menandakan peningkatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Atas capaian tersebut, BPS MBD kemudian memberikan piagam penghargaan kepada tiga OPD. Dengan spesifikasi OPD dengan data tercepat untuk Dinas Pariwisata, OPD yang paling kooperatif untuk Dinas Kominfo, serta OPD metadata tercepat kepada Dinas Dukcapil.(**)
="280"/>
