Pemda MBD Gelar Rembuk Stunting

oleh -799 Dilihat
oleh

87News.com,Tiakur – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi di MBD, dipimpin Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, ST, dan didampingi Wakil Bupati MBD, Drs. Agustinus L. Kilikily, M.Si, Pj. Sekretaris Daerah MBD, Obed. H Y. Kuara, S.Sos, M.SI, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda MBD, Johzes H. F. Leunufna, SE, Plt. Kepala Bappeda litbang, Yosua. D D. Philipus, SP, M.Si, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, M. Rahakbauw, A.Mk dan Ina Parenting MBD, Ibu Rely Noach. Berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (15/08/2023).

Ina Parenting Kabupaten MBD, Ibu Rely Noach menyampaikan stunting adalah gagal tumbuh pada anak akibat ketidakcukupan nutrisi atau gizi kronis dan infeksi berulang yang berlangsung lama mulai dari 1000 hari pertama kelahiran yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak anak serta menurunkan produktifitas pada anak saat dewasa.

“Prevalensi stunting di MBD berdasarkan hasil survei status gizi di Indonesia turun menjadi 25,70% dibandingkan dengan prevalensi Provinsi Maluku yaitu 26,10 % dan target nasional untuk tahun 2024 prevalensi stunting sebesar 14 %. Hal ini berarti perlunya kerja keras, kerja bersama dalam komitmen yang kuat untuk menuntaskan masalah stunting,” ucap ina parenting MBD.

Ditambahkannya bahwa penurunan stunting bukan hanya bagi anak yang sudah stunting, tetapi yang perlu dikoreksi dengan baik adalah calon stunting dan sasaran calon stunting tersebut meliputi calon pengantin, ibu hamil serta ibu pasca melahirkan.

“Banyak sektor mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yaitu dari asupan gizi dan penyakit kronis dan akses terhadap makanan yang tidak berkualitas. Pola asuh yang kurang baik, terutama pada praktek pemberian makanan bagi bayi dan balita, serta lemahnya akses pada pelayanan kesehatan, termasuk akses sanitasi dan air bersih,” lanjut Ibu Rely
Ina Parenting Kabupaten MBD menambahkan, upaya penurunan stunting mesti terus ditingkatkan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam melibatkan pemerintah dan lintas sektor,serta kapasitas yang digunakan untuk melaksanakan penurunan stunting yang memerlukan koordinasi dalam pelaksanaan program yang berfokus pada pecepatan penurunan stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Kunci pencegahan stunting dan penanganan kasus stunting adalah di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita dibawah 2 tahun, edukasi, sosialisasi bagi ibu hamil juga pada keluarga harus terus digencarkan baik melalui intervensi sensitif dan diupayakan secara berkesinambungan, menjadi gerakan bersama di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati MBD dalam arahannya menegaskan stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya harus dapat ditekan hingga mendekati target nasional. Perlu adanya intervensi program dan kegiatan nyata, bukan hanya sekedar merencanakan dan melakukan koordinasi serta rapat-rapat.

“Stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya harus turun sesuai dengan target nasional. Progres tahun 2022 begitu baik, dibuktikan dengan penerimaan penghargaan mandala karya kencana dari BKKBN RI sebagai upaya dalam penanganan stunting di daerah. Kita tetap harus berlari untuk MBD maju. Seluruh OPD harus melakukan terobosan inovatif dalam pencegahan dan penurunan stunting di daerah. Semuanya harus berkolaborasi bersama, baik pemerintah daerah maupun PKK baik Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta stakeholder terkait lainnya,” tegas bupati

Rembuk Stunting ini membahas tentang peningkatan target lokus stunting; upaya dalam mengedukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam percepatan penurunan angka stunting, komitmen OPD dan stakeholder lainnya dalam percepatan penurunan angka stunting melalui program orangtua asuh. Disamping itu juga penyelarasan program kegiatan dan sinergitas antar OPD terkait penganggaran dan afirmasi kebijakan dalam program percepatan penurunan angka stunting tahun 2024.(**)