87News.com,Tiakur – Kedatangan Wakil Gubernur , Barnabas Orno, ke Kota Tiakur hari ini, Jumat (6/11) menuai banyak pertanyaan. Baik dari kalangan politisi maupun birokrasi di Provinsi Maluku.
Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur G Watubun, mengaku heran dengan kedatangan Barnabas Orno ke Tiakur. Sebab menurutnya, tidak ada penugasan dari Partai PDIP Maluku kepada Barnabas ke MBD.
“Tidak ada. Sekali lagi saya tegaskan, tidak pernah ada surat penugasan dari Partai PDIP Maluku kepada pa Abas ke MBD, “tegas Benhur via whatsapp messenger.
Kedatangan Barnabas Orno ke Tiakur disambut meriah pendukung pasangan Niko-Odi yang didukung partai Golkar dan Gerindra. Apakah ini ada benang merahnya dengan pernyataan Barnabas di sejumlah media lokal, yang menyebutkan dirinya nekat meninggalkan PDIP demi memenangkan adiknya?
Marthin Resipesay, pengamat politik dari Universitas Gajahmada mengatakan, kemungkinan Barnabas untuk meninggalkan partai yang membawanya menjadi Wakil Gubernur Maluku sangat terbuka, jika dilihat dari pernyataan-pernyataannya yang dilansir media lokal di kota Ambon.
Dikatakannya, mempelajari perjalanan politik Barnabas Orno, dirinyakin Barnabas akan mengambil langkat tersebut. Respesy menganjurkan, sebaiknya PDIP Maluku yang sesegera mungkin memecat Barnabas, apabila dia (Barnabas Orno) kekeuh pada keputusannya.
“Jika dilihat dari perjalanan politiknya, Barnabas adalah orang yang loyal kepada keluarganya (adik-adiknya) dan bukan kepada pendukungnya. Apapun akan dilakukannya agar ambisi mereka tercapai dan terpenuhi. Contohnya saja, dia mau kembali ke posisi Bupati MBD untuk menyelamatkan adiknya saat merebut kursi DPRD Maluku dari dapil MBD dan KKT. Padahal saat itu dia bersama Murad Ismail telah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, seharusnya dia sudah tidak lagi kembali ke kursi Bupati, “jelas Resipesay.
Sementara itu, terkait kepergian Wakil Gubernur Barnabas Orno ke Tiakur, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang kepada delapan7news.com megatakan, kepergian Wagub ke Tiakur bukan dalam rangka tugas dinas.
“Beliau ke sana (Tiakur) tidak ada agenda tugas, “jelas Selang.
Dijelaskannya, kepergian Wagub ke Tiakur pun tidak ada ijin tertulis kepada Gubernur. Padahal semua pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah harus mendapat persetujuan dari Gubernur selaku kepala daerah.
“Ijin itu hanya dikirimkan Wagub kepada saya melalui whatsapp messenger, dan memohon untuk diteruskan kepada pak Gubernur. Jadi ijin langsung dari bapak Gubernur itu tidak ada. Pejabat esselon II saja kalau keluar daerah harus ijin tertulis dan ditandatangani oleh Gubernur tak terkecuali Wagub, “jelas Kasrul.
Dikatakannya, ini merupakan kali kedua Wagub melakukan perjalanan tanpa ijin dari Pak Gubernur, diamana yang pertama kali pada bulan Juli lalu dan yang kedua pada hari ini.
“Bulan Juli lalu pak Wagub melakukan perjalanan ke Jakarta tanpa ijin dari pak Gub, padahal saat itu semua kegiatan luar daerah ditiadakan karena pandemi covid. Hari ini beliau juga melakukan perjalanan luar daerah tanpa ijin dari pak Gubernur, “tuturnya.
Terkait itu, Marthin Resipesay, menilai, seharusnya Wakil Gubernur lebih menghormati dan menghargai Gubernur sebagai pimpinan tertinggi di daerah. Namun yang terjadi saat ini adalah terjadinya pelanggaran norma dan etika.
“Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku sepertinya hanya boneka yang mudah dipermainkan oleh Barnabas orno yang notabene adalah Wakil Gubernur. Seharusnya etika dan norma dari seorang Wagub kepada Gubernur harus benar-benar diperhatikan, jangan sesuka hati. Atau jangan-jangan jabatan Gubernur ini hanya simbol, sedangkan pimpinan sebenarnya adalah Wakil Gubernur, “pungkas Marthin.(**)
