87News.com,Ambon-Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku kegiatan peningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah, di Auditorium Kantor BPK Provinsi Maluku, Selasa (10/9). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Maluku
Kegiatan ini juga dihadiri, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku beserta jajaran, para Bupati/Walikota se-Maluku, para Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKAD se-Maluku
Dalam acara yang sama, Pemerintah Provinsi Maluku, para Bupati/Walikota se-Maluku secara resmi menandatangani kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati MBD menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pendampingan yang terus dilakukan BPK Provinsi Maluku bagi setiap pemerintah daerah, karena hal tersebut sangat berdampak positif bagi pembangunan daerah terutama dalam penyiapan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
Bupati Noach juga menambahkan, untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BPK, sehingga perlu komitmen dan rencana aksi nyata pemerintah daerah, serta sinergi antara BPK dan pemerintah daerah demi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi di masa mendatang
“Untuk itu, mari kita manfaatkan FGD ini sebagai forum diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memecahkan berbagai permasalahan, sehingga dapat memberikan dampak positif percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah.
Ia berharap, setiap komitmen pemerintah daerah terus ditingkatkan dan harus menjadi perhatian terutama bagi setiap unsur organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah di Kabupaten MBD.(**)
