87News.com,Tiakur – Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya tidak tinggal diam menyusul tidak adanya kuota CPNS tahun 2021. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja disektor formal.
Walau tidak sepenuhnya memuaskan hati rakyat, namun upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dengan DPRD MBD untuk berkoordinasi dengan Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuahkan hasil. Sebanyak pegawai yang dipekerjakan dengan perjanjian kontrak atau PPPK sebanyak 589 orang dan hanya diperuntukan kepada tenaga pendidik.
“Setelah terjadi kegagalan input yang dilakukan oleh instansi terkait di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berdampak pada hilangnya kuota CPNS tahun 2021, maka Pemkab bersama DPRD MBD melakukan lobi dengan pusat dan MBD mendapat jatah tenaga PPPK khusus guru sebanyak 589 orang, ” demikian dijelaskan Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach yang didampingi wakil bupati Ari Kilikili dan jajaran pimpinan DPRD MBD saat menggelar jumpa pers Senin (7/6) di Gedung DPRD MBD.
Bupati Noach mengaku, jatah pegawai PPPK untuk kabupaten MBD memang belum mampu menjawab kebutuhan pegawai. Namun dengan adanya pegawai PPPK ini paling tidak mampu meminimalisir kebutuhan tenaga kerja disektor formal khususnya tenaga guru.
Oleh karena itu Bupati Noach berharap para pencari kerja khususnya guru, dapat mempersiapkan diri guna mengikuti seleksi pegawai PPPK yang akan digelar pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya.
“Mereka yang akan mengikuti seleksi PPPK ini adalah mereka yang nama namanya tercatat dalam daprodik dan juga memenuhi aturan lainnya. Dan sesuai dengan kemauan masyarakat maka yang akan menjadi prioritas dalam perekrutan PPPK ini adalah putra putri MBD, “ungkap Noach.
Sedangkan untuk tahun depan yakni tahun 2022 sesuai hasil pembicaraan antara pemerintah kabupaten MBD, DPRD MBD dengan KemenPAN RB telah dipastikan akan ada kuota CPNS bagi MBD. Dan kini pihaknya tengah berupaya agar kuota CPNS tahun 2022 bagi kabupaten MBD dapat bertambah.
“Pemerintah kabupaten MBD kini sedang berupaya agar di tahun 2022 nanti kuota CPNS bagi MBD dapat bertambah dengan hitungan kuota tahun 2021 yang terpenting ditambah dengan kuota baru di tahun 2022, “tambahnya.
Menyinggung mengenai adanya kegagalan input yang berdampak.pada hilangnya kuota CPNS bagi kabupaten MBD. Bupati Noach menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat MBD.
“Atas nama pemerintah kabupaten MBD saya memohon maaf atas terjadinya kegagalan input tersebut. Dan sebagai kepala daerah saya bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Namun saya pastikan bahwa oknum-oknum pemegang kebijakan pada instansi instansi yang terkait dengan hal ini akan kami berikan sanksi tegas. Hal ini agar apa yang terjadi hari ini tidak akan terulang lagi, “tegas Noach.
Ditempat terpisah, ketua GMKI Cabang Maluku Barat Daya, Piter Harbitu kepada wartawan seusai melakukan audens dengan Bupati Maluku Barat Daya menyatakan. GMKI Cabang Maluku Barat Daya memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah kabupaten MBD dan DPRD MBD yang telah meresponi apa yang sampaikan GMKI ketika menggelar aksi demo mereka beberapa waktu lalu.
“Kami memberikan apresiasi bagi pemerintah Kabupaten MBD dan DPRD MBD yang merespons baik apa yang menjadi tuntutan GMKI. Dan kami berharap agar tenaga PPPK yang nantinya diakomodir oleh pemerintah kabupaten MBD memprioritaskan anak daerah kabupaten MBD, “jelasnya singkat.(**)
="280"/>
