87News.com,Ambon-Bupati Malukn Barat Daya, Benhamin Thomas Noach menyampaikan, sebagai sarana mendengar aspirasi, penting disampaikan berbagai kebutuhan pembangunan daerah yang harus disuarakan dan diperjuangkan, terutama sarana infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemrov Maluku, sehingga nantinya dianalisa dan dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2025 mendatang.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Noach saat berlangsungnya Musrenbang Provinsi Maluku, yang digelar Ballroom Hotel Santika Premiere, Ambon, Rabu (17/4).
Dikatakannya, musrenbang ini bertujuan merangkumkan masukan atau rancangan RKPD dan melihat sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Dearah dan Provinsi.
“Musrenbang ini akan menghasilkan kesepakatan RKPD yang akan menjadi acuan dalam peyusunan program kegiatan pada Tahun 2025. Kami berharap, khusus Kabupaten MBD, terdapat beberapa usulan program kegiatan strategis dan penting untuk dilaksanakan terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi”, ujar Noach.
Hadir mendampingi Bupati Noach, dalam kegiatan tersebut antara lain, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Drs. Agusthinus Tenlima, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Yosua D. D. Philippus, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Herdy D. Ubro,dan Kepala Dinas PUTR, Eduard Davidsz.
Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya mengakui musrenbang kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena musrenbang tahun ini menjadi wadah untuk merumuskan arah pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, bersama dengan rencana pembangunan Maluku tahun 2025.
“Musrenbang kali ini bernilai penting dan strategis, karena tahun 2025 merupakan tahun berakhirnya periode perencanaan 20 tahun sebelumnya, yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005 dan merupakan tahun pertama RPJPD 2025-2045,” terangnya.
Disebutkan, pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025, khususnya pada periode lima tahun 2019-2024, terjadi kemajuan pembangunan yang signifikan, meski Maluku dihadapkan dengan berbagai krisis, seperti krisis gempa gumi di akhir 2019, dan Covid 19 di tahun 2020-2021.(**)