87News.com,Tiakur – Focus Grup Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen dan Kontinjensi Bencana Kabupaten Maluku Barat Daya, yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Rabu (24/11) kemarin.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Agustinus Lekwarday Kilikily, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Penelitian Universitas Pattimura , serta sejumlah peserta.
Kepala BPBD Kabupaten MBD, Yosua Pilipus, dalam laporannya menyampaikan, Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki indeks resiko bencana yang tertinggi dari seluruh kabupaten/kota di Maluku.
Dikatakan, berdasarkan hasil yang diterbitkan oleh BNPB diketahui, jika terjadi bencana Kabupaten MBD merupakan daerah yang paling mudah terkena bencana dan yang sangat tidak siap ketika upaya penanggulangannya dilakukan.
Oleh kerena itu untuk menjawab kebutuhan pengurangan resiko bencana dari Kabupaten MBD, maka diperlukan regulasi, yang salah satunya adalah dokumen penanggulangan bencana yang merupakan salah satu dokumen penting dari regulasi penangulangan bencana.
Menurutnya, dokumen tersebut menjamin kebutuhan penanganan, agar ketika terjadi tsunami dan gempa bumi yang berdampak besar kepada kehidupan masyarakat MBD, baik dampak sosial, ekonomi maupun aspek kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati MBD Agustinus Lekwarday Kilikily, dalam sambutannya mengatakan, ada tiga hal yang merupakan ancaman bagi wilayah Maluku Barat Daya yaitu, wilayah MBD berada dekat dipalung laut yakni palung laut banda, yang kedua adalah Kabupaten MBD dikelilingi oleh daerah tektonik yang cukup banyak jika dilihat dari satelit, dan juga wilayah MBD juga berada pada daerah patahan Indonesia Australia.
Wakil Bupati Kilikily, menyarankan kepada BPBD Kabupaten MBD agar pada tahun depan dapat melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana pada seluruh kecamatan, sehingga menjadi dasar bagi masyarakat dalam menggambil tindakan ketika terjadi bencana.(**)
="280"/>
