87News.com,Tiakur – Sebagai salah satu peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angakatan XXV Provinsi Maluku Tahun 2022, Kepala Dinas Komunkasi dan Informatika, Weruhair A. A. Petrus, SE, mempresentasikan proyek perubahan yang merupakan salah satu persyaratan sebagai peserta PKN tentang penerapan e-office dalam Focus Grup Discussion (FGD) di Ruang Serbaguna Bappeda, Senin, (30/10/2022)
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. P. Y. Rupilu, M.Si yang mewakili Sekretaris Daerah sebagai mentor.
Rupilu menerangkan e-office merupakan satu satu bagian dari inovasi yang telah dilaunching oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2021 bersama dengan aplikasi MBD Satu Data yang sangat penting untuk dilaksanakan dalam penataan administrasi perkantoran.
“Proyek perubahan dari Kepala Dinas Kominfo merupakan salah satu bagian dari inovasi Dinas Kominfo yang telah dilaunching oleh Bupati MBD bersama MBD Satu Data yang harus dilaksanakan. Ini penting sekali untuk meminimalisir efesiensi anggaran dari sisi penataan administrasi perkantoran, ”jelas Rupilu
Lanjut kata Rupilu, dengan adanya e-office akan dapat mempercepat tugas-tugas perkantoran di Kabupaten MBD, nantinya jika aplikasi ini diimplementasikan akan ada efisiensi waktu dan biaya. Untuk hal tersebut, FGD yang dilaksanakan ini butuh partisipasi dari para peserta FGD untuk penyempurnaan berupa usul dan saran terkait dengan implementasi penerapan e-Office MBD .
Dengan melibatkan stakeholder utama, yakni Bagian Organisasi Setda MBD serta 11 OPD lainnya, Kepala Dinas Kominfo mengatakan e-office merupakan satu aplikasi yang telah dilaunching pada tahun 2021, dan melalui proyek perubahan ini, dirinya mencoba mengangkat kembali agar dapat dipergunakan dalam sistem administrasi pemerintahan.
Weruhair menjelaskan setiap tahunnya Pemerintah Daerah menghabiskan anggaran yang cukup besar untuk administarsi perkantoran, sehingga melalui aplikasi ini akan dilakukan terobosan dengan suatu penghematan yakni meminimalisir anggaran daerah khususnya terkait dengan kegiatan administrasi perkantoran sehingga anggarannya dapat dialokasikan pada program kegiatan lainnya yang berdampak bagi pembangunan Maluku Barat Daya.
“Kita ketahui bahwa setiap tahun anggaran berjalan, anggaran yang diberikan oleh Pemerintah melalui APBD, penyerpan yang paling besar ada pada ATK. Sehingga berdasarkan kebijakan Pemerintah bahwa di tahun-tahun yang akan datang, kita akan semakin sulit maka, kami mencoba membuat satu terobosan dengan sebuah penghematan yaitu meminimalisir mungkin anggaran-anggaran daerah sehingga aggaran yang ada bisa digunakan untuk pelayanan-pelayanan lainnya,” jelas Weruhair.
Lebih lanjut dijelaskan secara singkat tentang tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam penerapan e-office ini ke depan, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada 10 OPD yang menjadi fokus pada tahapan jangka pendek.
Untuk tahapan jangka menengah, fitur aplikasi e-office akan digunakan barcode dan digunakan oleh seluruh OPD Lingkup Pemda MBD, dan jangka panjangnya aplikasi ini akan digunakan di 117 desa.
FGD dilanjutkan dengan diskusi, mendengarkan masukan dari para peserta berupa usul dan saran yang intinya mendukung penerapan aplikasi e-office ini dan beberapa saran untuk penambahan fitur dalam aplikasi agar dapat memenuhi standar tata naskah dinas dan keamanan terhadap dokumen surat menyurat pemerintah daerah.(**)
="280"/>
