Stop Sebarkan Hoax, Wabup MBD Minta Semua Pihak Menahan Diri

oleh -971 Dilihat
oleh

87News.com,Tiakur – Pasca penahanan Sekreatris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Alfonsius Siamiloy, oleh penyidik Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Senin (28/11) lalu , telah menimbulkan gejolak di masyarakat. Gelombang aksi unjuk rasa dari kelompok yang kontra dengan penetapan penyidik Kejari MBD tersebut, seakan tak terelakan. Apalagi ada kepentingan lain yang sengaja disusupi dalam kondisi ini, semakin membuat gaduh di tengah masyarakat.

Menanggapi peristiwa tersebut, Wakil Bupati MBD, Agustinus Lekwarday Kilikily, meminta semua pihak dapat menahan diri demi situasi keamanan dan kedamaian di Bumi Kalwedo.

“Dalam beberapa waktu terakhir ini, ada sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi di Kota Tiakur dan itu merupakan hak mereka yang dijamin dalam konstitusi kita, “ ungkapnya.

Kilikily menjelaskan, Pemerintah Daerah MBD merasa terpukul dengan kejadian 11 November lalu di Kejaksaan Tinggi Maluku. Namun begitu, Pemerintah Kabupaten MBD berkewajiban untuk meluruskan berbagai isu dan polemik yang terjadi terutama persoalan hukum yang dialami Sekretaris Daerah Kabupaten MBD saat ini.

“Kita, Pemerintah Kabupaten MBD sangat terpukul denga napa yang dialami oleh pak Sekda. Tapi saya ingin tegaskan bahwa itu murni adalah persoalan hukum, bukan karena rekayasa atau intervensi pihak tertentu yang menyebabkan persoalan itu terjadi. Bagi keluarga dan masyarakat MBD ini ujian yang sangat berat, namun mari kita belajar menerima kondisi yang terjadi saat ini, “ tegas Kilikily.

Kilikily mengatakan, pemerintah Kabupaten MBD daerah siap memberikan dukungan pendampingan hukum kepadaSekda MBD sambil berharap penyelesaian masalah dapat cepat selesai dan berjalan dengan baik.
“Kami akan melakukan pendampingan hukum karena beliau adalah ASN dilingkup Pemda MBD. Tentunya setelah kami berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari beliau,” ujarnya.

Kilikily berharap, masyarakat dapat melihat persoalan yang terjadi secara objektif dan menghindari perdebatan dipublik yang tidak memberikan manfaat bagi daerah ini tetapi juga terhadap persoalan hukum yang terjadi saat ini.

“Kami berharap semua pihak dapat memberikan informasi yang benar sehingga tidak menimbulkan perdebatan dan polemik yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.(**)

banner 336x280="280"/>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.