Rakor Pemkab MBD Bersama Tim Korsupgah KPK

  • Whatsapp

87News.com,Tiakur – Tim Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah V, yang diketuai Dian Patria, baru-baru ini mengunjungi Kabupaten Maluku Barat Daya.

Kunjungan ini sekaligus digelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten MBD, untuk menyampaikan hasil evaluasi Monitoring Centre Prevention (MCP) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021 dan Sosialisasi Hasil MCP Tahun 2022.

Monitoring Center Prevention (MCP) merupakan mekanisme monitoring dan pembinaan oleh KPK khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Pemerintah Daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Dalam kesempatan ini, Bupati MBD, Benyamin Thomas Noach, menyampaikan, hasil evaluasi MCP Kabupaten MBD tahun 2021 yakni sekitar 20 persen, yang menandakan bahwa tata kelola pemerintahan di Maluku Barat Daya belum baik.

“Maka kehadiran tim satgas KPK RI ini akan sangat membantu Pemerintah Daerah untuk membangun sistim tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang,” ungkap Noach.

Kepada semua peserta, Noach meminta agar mengikuti pemaparan hasil evaluasi MCP ini dengan baik, agar mengetahui sejauh mana kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat diperbaiki dan hasil MCP tahun 2022 semakin baik.

Sementara itu, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah V, Dian Patria, menjelaskan, dibentuknya deputi koordinasi oleh KPK adalah sebagai penengah antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan dan KPK. Karena lembaga-lembaga ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri tetapi harus berkolaborasi dan bersinergi.

“Evaluasi MCP Kabupaten MBD yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor yang belum dikelola dengan baik seperti, penganggaran, perijinan, manajemen ASN, manajemen Aset, PAD yang rendah sehingga pencapaiannya belum optimal,” jelas Patria.

Dirinya berharap, Kepala Daerah dapat melakukan evaluasi per tiga bulan yang hasilnya akan dilaporkan oleh inspektorat kepada KPK RI. Dengan demikian nilai MCP dapat naik dan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik pula.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatangan pakta integritas penyerahan aset negara/daerah oleh Bupati MBD, Wakil Bupati MBD, Sekretaris Daerah Kab. MBD, Pimpinan OPD, Para Camat dan Kades.(**)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *