87News.com,Tiakur – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Senin (23/3) melakukan rapat kerja bersama Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Dr. Robert Simbolon, MPA yang juga adalah Plt. Depiti Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, BNPP.
Rapat kerja ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPP dalam rangka mewujudkan pembangunan di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2021 ini, melalui pendekatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah perbatasan, khususnya Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dalam rapat kerja ini diharapkan Deputi Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan dapat melihat dari dekat secara langsung kehidupan masyarakat Maluku Barat Daya, yang berada di beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena berbatasan secara langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach, ST menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak diantaranya, permasalahan infrastruktur yang belum memadai. Yakni transportasi laut dan darat, jalan di Pulau Wetar, sarana air bersih di Pulau Lirang dan Pulau Luang. Selain itu ada juga pos lintas batas di daerah perbatasan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Dan juga menyangkut bahan bakar minyak yang dirasa sangat mahal di Kabupaten MBD, sehingga perlu dibangunnya Depo Pertamina serta perpanjangan runway Bandar Udara Pulau Moa.
Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan, BNPP Robert Simbolon mengatakan, Kabupaten MBD merupakan kawasan perbatasan yang strategis jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain. Sesuai pemetaan BNPP, hampir semua pulau terutama pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan perbatasan negara memiliki potensi untuk digunakan sebagai exit-entry point untuk negara RI ataupun Negara tetangga.
Fokus BNPP sekarang ini adalah menangani kawasan perbatasan laut, karena berbeda dengan kawasan perbatasab darat. Karena semua titik di kawasan perbatasab laut bisa dijadikan exit-entry point.
Tantangan terbesar untuk wilayah perbatasan bukan lagi berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi lebih difokuskan pada aktivitas lintas batas negara.
Diakuinya, permasalahan mendasar Indonesia saat ini adalah belum ada kesepakatan antara Indonesia dengan Timur Leste, tentang batas kedua negara dari wilayah laut. Ini sangat berpengruh pada pembangunan pos pelayanan lintas batas negara.
Untuk Kabupaten Maluku Barat Daya telah ditetapkan 3 pusat pelayanan pintu gerbang negara, dimana akan dibangun pos-pos pelayanan lintas batas negara, yakni Tiakur, Kecamatan Pulau Moa Kecamatan Pulau-pulau Babar dan Wonreli, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. Namun pusat pelayanan pintu gerbang negara ini belum dapat dibangun, karena masih terkendala perbatasan laut tersebut(**)
="280"/>
