87News.com,Tiakur-Bertempat di aula penginapan Golden Nusantara Tiakur, 16/05/2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 oleh ketua KPU MBD, Yoma D. Naskay.
Hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda, Pj. Drs. Daud Remialy, Pimpinan Bawaslu, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas Dukcapil, Yang mewakili Kepala Dinas Kominfostaper.
Ketua KPU MBD usai pelantikan mengatakan, proses pemilhan umun maupun pemilhan kepala daerah dapat dilakasanakan dengan baik karena adanya kerjasama yang baik dari semua pihak. Oleh karena itu kepada semua anggota PPK yang baru dilantik, ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama.
Ada 85 anggotaa PPK Kabupaten MBD yang dilantik dan masa kerja dari anggota PPK adalah 8 bulan, oleh karna itu tugas dan tanggung jawab ini cukup berat karena waktu yang begitu singkat untuk bekerja.
Ketua KPU berharap setelah pelantikan dan mengikuti kegiatan di Tiakur, semua anggota PPK dapat kembali ke kecamatan masing-masing untuk melaksanakan tugasnya, dan selalu menjaga komunikasi antara sesama anggota PPK dan juga semua pihak dan masyarakat.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah, Drs. Daud Remialy dalam sambutannya, mengatakan pengambilan sumpah janji yang baru saja dilakukan merupakan hal yang sangat penting dan harus dipertanggung jawabkan oleh setiap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kepada semua masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya, terutama kepada Tuhan.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ini bertanggung jawab terhadap segala proses yang berlangsung di bawah, dan yang pentingnya adalah mampu berkoodinasi dengan pihak Kecamatan, Forkopincam, Desa, dan semua yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan.
“Tugas dan tanggung jawab sebagai anggota PPK, seberat apapun itu namun bila dikerjakansecara bersama-sama, maka semua masalah yang terjadi pasti dapat diselesaikan dengan baik”ujar Sekda.
Remialy berharap anggota PPK dapat bekerja dengan hati-hati dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang merugikan semua pihak.
Mengakhirinya, Remialy menegaskan proses Pemilihan Kepala Daerah ini merupakan tanggung jawab anggota PPK dan juga Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM), oleh karena itu perlu adanya koordinasi bersama sehingga tidak mudah terjadi kesalahan-kesalahan. Harus menghindari kebijakan-kebijakan yang melanggar atuaran.
Pemerintah Daerah MBD tetap mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bersama-sama dengan KPU,BAWASLU, TNI/POLRI. Sebagai anggota PPK tidak harus terjun dalam politik.”tutup Remialy”
="280"/>
