87News.com,Tiakur – Salah satu agenda Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad di Kabupaten Maluku Barat Daya adalah Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang berlangsung pada Senin (25/10) kemarin di Gedung Serbaguna Tiakur yang dihadiri oleh seluruh Frokopimkab MBD, Ina Parenting Kabupaten MBD, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku dan Pimpinan OPD Lingkup Pemda Kabupaten
Diselenggarakannya Monev adalah tersebut dalah untuk mengetahui kemajuan, permasalahan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting serta memberikan umpan balik. Sesuai mekanisme, di setiap tahun, juga dilakukan Penilaian Aksi Kovergensi terhadap semua kabupaten/kota lokus Stunting. Dan hasil penilaian tersebut, dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Pada kesempatan itu, Widya menegaskan, pihaknya akan berupaya membuka kompromi dengan sistem perencanaan atau program kerja yang tidak mementingkan ego sektoral dan program agar selalu fokus pada sasaran. Sinergitas dan sinkronisasi adalah kata kunci agar tingkat pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten MBD maupun daerah lainnya di Maluku lebih efisien dan efektif.
Menurutnya, Duta Parenting merupakan mitra pemerintah. Itu berarti, pihaknya akan selalu mendukung dan bekerjasama dengan OPD, serta ikut mendorong pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting.
“Atas dasar itu, mari kita perangi Stunting untuk mewujudkan anak-anak Bumi Kalwedo menjadi generasi unggul dan berprestasi,” ujar Widya.
Sementara itu, Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach dalam sambutannya mengatakan selain ditetapkannya Kabupaten MBD sebagai daerah termiskin juga di tetapkan sebagai lokus stunting, sehingga penanganan penurunan stunting perlu koordinasi antar sektor dan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat karena stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan produktifitas masa kerja, mengurangi pendapatan pekerja dewasa, menambah kesenjangan dan berpengaruh pada pendapatan dan menyebabkan kemiskinan.
Ditambahkan dengan tingkat prevelansi stunting yang tinggi yakni sebesar 27% (data tahun 2019), maka Pemerintah Kabupaten MBD bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Bupati menjelaskan penyebab stunting bukan hanya karena kemiskinan tetapi juga disebabkan oleh pola makan yang salah, sehingga salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah masyarakat diajak kembali untuk mengkonsumsi makanan lokal. Disamping itu juga Pemerintah Daerah terus melakukan invervensi pada lokus-lokus stunting yang ada di Kab. MBD , walaupun dengan terbatasnya anggaran tetapi pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mempercepat penanganan penurunan stunting di kabupaten ini.(**)
="280"/>
