87News.com,Tiakur – Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noach yang di dampingi oleh wakil Bupati Maluku Barat Daya Agustinus Lekwarday Kilikily dan Sekertaris Daerah Alfonsius Siamiloy dan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM MBD, Jeck Untajana meresmikan gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG) Mankwe Duutne di Tiakur, Jumat (25/2) lalu.
Kepala Disperindagkop dan UMKM MBD, Jeck Untajana, dalam laoprannya mengatakan, pembangunan gudang Non SRG Mankwe Duutne bertujuan sebagai tempat penampungan beberapa komoditi unggulan daerah dari kecamatan yang dikoneksikan dengan jalur tol laut sebelum dipasarkan.
“Gudang Non SRG Mankwe Duutne bertujuan untuk mengatasi masalah ketersiadaan stoc baik itu barang kebutuhan penting lainnya, sekaligus mencegah terjadinyan disparitas harga,” ungkap Untajana.
Dengan menelan anggaran Rp 4,6 M lebih, Gudang Non SRG Mankwe Duutne dibangun sejak oktober 2021 lalu melalui dana tugas pembantuan APBN.
Ditambahkan, sesuai dengan amanat dari juknis penggunaan dana tugas pembantuan bidang sarana dan prasarana perdagangan tahun 2021, maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyempurnakan fasilitas gudang Non SRG antara lain, penataan halaman, pos jaga dan peralatan serta perlengkapan Gudang,
Sementara itu, Bupati Maluku Barat Daya. Benyamin Thomas Noach mengatakan, pemerintah daerah maupun meperintah pusat berharap fasilitas pergudangan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Saat ini pengusaha yang berada di MBD memiliki gudangnya masing-masing, tetapi sekarang diharapkan seluruhnya dapat memanfaatkan gudang NON SRG sebagai tempat transit,” jelas Noach.
Lebih lanjut Noach mengatakan, dengan sistem terpusat pada gudang Non SRG ini, maka seluruh hasil bumi maupun lautan di pulau-pulau dapat diawasi dengan baik. Pemda kedepan juga akan membuka akses jalan pada beberapa pulau, agar produksi tiap-tiap daerah dapat tersalurkan dan menjadi lebih berharga.
Noach mengaku, Selama ini Pemda MBD tidak menerima hasil pendapatan pajak dari produksi unggulan di kecamatan, karena banyak pedagang yang melakukan pemebelian langsung ke masyarakat, hal ini juga perlu mendapat perhatian oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
“Hal inilah yang mengakibatkan, PAD kita masih sangat rendah. salah satu sumber PAD terbesar di MBD hanyalah galian C, itupun belum tercover selurunya,” tuturnya.
Dikatakannya, untuk pembangunan fasilitas pendukung pada gudang Non SRG pemerintah daerah MBD bisa saja bangun memakai anggaran APBD. Namun pemerintah saat ini masih kesulitan, karena diperhadapkan dengan pandemi Covid-19 yang menguras APBD untuk penanganannya. Karena itu, pemda harus mencari sumber pendanaan lain seperti dana SCR dari perusahaan yang ingin berinvetasi di MBD. Pemda akan tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pengusaha agar pengusaha juga merasa nyaman dan mendapat untung.
Saat ini Gudang Non SRG akan dikelola oleh Disperindagkop dan UMKM dan regulasinya akan diatur. Kedepan pemda MBD akan mengupayakan untuk menjadikan gudang tesebut sebagai UPT, agar dapat dikelola secara mandiri.(**)
="280"/>
