87News.com,Tikaur – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maluku Daya, melaksanakan High Level Meeting (HLM) dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Th. Noach bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku, Noviarsono Manullang, bertempat di Ruang Kerja Bupati MBD, Selasa (19/10) lalu
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindaklanju dari arahan Presiden RI pada rapat koordinasi Tim pengendali Inflasi Nasional (TPIN) dan arahan Gubernur Maluku dalam rakorda TPID Provinsi Maluku, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan produktivitas nelayan, petani dan UMKM serta target capaian inflasi Maluku sebesar 3,0 ± 1% pada tahun 2021.
Rapat diawali dengan paparan singkat dari Kepala Perwakilan BI, yang menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana selama awal masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan namun sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan stimulan kebijakan maka pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan II mengalami perbaikan.
Dijelaskannya, tingkat inflasi Provinsi Maluku pada bulan September 2021 masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga daya beli masyarakat terhadap satu barang masih sangat rendah dan beberapa faktor lainnya sebesar 0,12% (MtM), 1,14% (YoY) dan 1,89 (YtD) sedangkan pertumbuhan ekonomi di Maluku tumbuh sebesar 4,53 (YoY).
Bupati MBD, Benyamin Noach pada kesempatan itu menjelaskan, perkembangan kondisi wilayah Maluku Barat Daya terkait aktivitas perekonomian dan gambaran umum tentang kinerja Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah sementara membenahi sistem kinerja OPD maupun ASN melalui penerapan sistem kerja berbasis online. Sedang untuk sektor perekonomian pemerintah daerah di tahun-tahun yang lalu telah banyak memberikan bantuan kepada UMKM, diantaranya bantuan koperasi, bantuan kepada nelayan, maupun kelompok-kelompok usaha lainnya. Namun karena kurangnya pengawasan, bantuan tersebut tidak berkembang. Untuk itu kedepannya pemerintah daerah akan lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar dari bantuan tersebut dapat mensejahterakan kehidupan keluarga dan masyarakat lainnya.
Dikatakannya, pemerintah daerah juga sementara mengembangkan potensi-potensi lokal agar dapat ditingkatkan produksinya seperti di bidang pertanian, jagung, bawang merah, dan kacang-kacangan, sementara dibidang industri yakni tenun ikat.
Rakor tersebut dilanjutkan dengan mendengar usul dan saran dari Tim Pengendali Infalsi Daerah Kabupaten MBD, terkait peranan Bank Indonesia dalam meningkatkan perekonomian di Kab. MBD.(**)
